🎨 Gaji Pt Industri Telekomunikasi Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero atau PT INTI buka suara merespons kabar karyawan yang sudah tidak digaji selama 7 bulan. Kondisi ekuitas perusahaan yang negatif membuat perseroan sulit memenuhi kewajiban kepada Utama PT INTI Otong Iip mengatakan bahwa pembayaran gaji karyawan mulai tertunda sejak Mei 2019. Namun begitu pihak manajemen tetap berusaha membayarkan gaji sesuai dengan kemampuan kas perusahaan."Pembayaran utang gaji secara bulanan terus dilakukan dan tercatat selama kurun waktu tahun 2020, setiap bulan ada pembayaran angsuran utang gaji hingga Agustus 2020. Pada bulan Agustus 2020, karyawan menerima angsuran utang gaji untuk gaji bulan Februari 2020 senilai satu juta rupiah per pegawai," kata Otong, dalam keterangan resmi, Kamis 10/9/2020. Otong menjelaskan cash flow operation dan ekuitas perusahaan saat ini negatif, ini yang menyebabkan perusahaan sulit membayarkan gaji karyawan. Ini sudah terjadi dalam lima tahun terakhir, terhitung sejak 2014 hingga 2019, di mana laba ditahan pada neraca perusahaan sudah negatif."Salah satu penyebabnya dikarenakan proyek-proyek masa lalu yang dikerjakan oleh perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini terus berlanjut hingga perusahaan memiliki utang non produktif mencapai 90%," kata Otong. Pada akhir tahun 2019, manajemen baru mulai melakukan program transformasi pada lingkup Bisnis, Keuangan, Sumber Daya Manusia SDM dan proses bisnis serta tata kelola perusahaan sekaligus melakukan restrukturisasi utang dan optimalisasi ini didukung dengan masuknya INTI ke dalam klaster Industri Telekomunikasi di dalam pengelolaan Kementerian BUMN sehingga perusahaan memiliki arah dan fokus bisnis yang lebih jelas dengan lebih memfokuskan pelanggan Telkom keuangan perusahaan pada Januari hingga Agustus 2020 berada dalam kondisi yang mulai membaik. Hal ini ditunjukkan dengan posisi pertumbuhan pendapatan, EBITDA laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi dan net income pendapatan bersih tumbuh secara signifikan, meskipun secara cash flow operation CFO masih negatif karena menanggung utang masa lalu yang cukup yang tengah dijalankan manajemen saat ini dalam upaya penyehatan perusahaan dilakukan melalui transformasi bisnis dengan memperbesar pola Business to Business B2B dengan Telkom Group, transformasi keuangan dengan melakukan restrukturisasi atas utang INTI dan perolehan dana talangan dari berbagai sumber dengan tetap berpedoman pada kaidah tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance/GCG.Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja INTI Ridwan Al Faruq mengatakan setiap bulan, seluruh karyawan mengalami ketidakpastian karena pemberitahuan tak akan dibayarkan gaji disampaikan setiap akhir bulan jelang pay day. Selama masa itu juga para karyawan ini tetap bekerja full seperti biasanya."Bahwa sampai saat ini Perusahaan masih belum memenuhi hak-hak karyawan PT INTI, dari bulan Februari 2020," kata Ridwan kepada CNBC Indonesia, Senin 7/9/2020.Dia mengungkapkan, terakhir pembayaran gaji terjadi pada Februari namun karyawan hanya dibayarkan Rp 1 juta saja. Di bulan-bulan berikutnya perusahaan hanya menerima pemberitahuan dari perusahaan."Terkait yang Rp 1 juta memang itu usaha maksimal manajemen cara dana sana sini," mengungkapkan saat ini para karyawan membutuhkan perhatian dari Kementerian BUMN untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Namun hingga saat ini masih belum ada perhatian kementerian mengenai hal tersebut. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Gaji Macet 7 Bulan, Karyawan BUMN Ini Cuma Dapat Rp 1 Juta hps/hps

^{TRIBUNJABAR JAKARTA - PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT Inti dikabarkan belum membayarkan gaji karyawannya selama tujuh bulan.. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan, ia telah menyiapkan strategi agar perusahaan tersebut bisa membayarkan gaji karyawannya. "Yang pertama adalah mereka punya proyek di Telkom, ini pun sebenarnya belum mencapai target, tapi} Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor telekomunikasi dinilai masih sangat menjanjikan dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Bahkan Direktur Utama PT Inti, Edi Witjara mengumpamakan, sektor telekomunikasi layaknya gula yang banyak diperebutkan para pihak."Sering dengar istilah ada gula ada semut? Dunia telekomunikasi ini gula-gulanya sangat banyak di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai pemainnya perlu menata diri dengan para pihak untuk berbagi peran," ungkap Edi dalam Telco Summit 2023 CNBCIndonesia, Selasa 6/6/2023.Oleh sebab itu, menurut Edi, peran stakholder sangat dibutuhkan dan perlu dimasukan ke dalam roadmap telekomunikasi yang tengah dibahas di Bappenas. Ia mengajak para pemangku kepentingan ikut mengawal atau mendorong pembangunan di industri telekomunikasi, khususnya terkait regulasi yang memudahkan pelaku dalam membangun tower serupa juga disampaikan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. Menurutnya aturan pemda sudah selayaknya bisa menguntungkan masyarakat. Ia berharap aturan pemda tidak menghambat perusahaan infrastruktur dalam membangun BTS."Yang rugi masyarakat daerah itu sendiri. Jangan berpaku pendapatan daerah secara sempit tapi secara luas," Investasi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Hendra Purnama pun mengakui jika Pemda mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Sehingga perlu adanya komunikasi yang lebih luas dalam mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai daerah."Di beberapa daerah itu terjadi. Jadi memang pembangunan tower itu penting untuk dikomunikasikan. Tapi di suatu daerah mereka memberikan biaya tinggi atau daerahtertentu sudah kerja sama dengan pihak lain. Yang sifatnya monopoli seperti itu, impact-nya cost tinggi," jelasnya. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Regulasi Jadi Tantangan Industri Telekomunikasi Tanah Air dpu/dpu

Parapekerja di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) mengaku belum memperoleh gaji selama 7 bulan. Selain itu, jumlah karyawan pun terus dipangkas. Ketua Serikat Pekerja PT INTI Ahmad Ridwan Al Faruq mengatakan sejak Februari lalu perusahaan belum membayarkan gaji seluruh karyawan, baik di level staf hingga level direksi dan komisaris.

Foto Bagi Peran Pengusaha & Pemerintah Wujudkan Kedaulatan Digital RI CNBC Indonesia TV Jakarta, CNBC Indonesia - Ketentuan sharing infrastruktur di industri telekomunikasi masih jadi perdebatan hangat. Hal ini dinilai menjadi salah satu solusi tepat untuk industri telekomunikasi menekan cost dan berujung pada biaya atau tarif ke Investasi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Hendra Purnama pun mengakui, sharing infrastruktur sangat positif untuk industri telekomunikasi. Untuk tower sendiri lanjutnya, jika dipakai hanya oleh satu atau dua operator telekomunikasi sangat kurang efisien. Pasalnya industri lain seperti digital TV dan IoT juga bisa memanfaatkan tower. Ia mencontohkan, beberapa tender di luar negeri untuk pembangunan tower di satu wilayah ada yang hanya diijinkan satu kali. Di satu sisi hal ini menguntungkan, namun di sisi lain juga bisa merugikan. "Karena kalau suatu area dibangun tower, maka untuk tower kedua tidak diperlukan atau diizinkan. Kecuali ada peraturan khusus. Nah peraturan yang seperti itu akan lebih frendly dan secara cost lebih efisien dibandingkan nambah bangunan. Tapi kl terlalu di spesifik oleh hanya satu pemain tertentu, jatuhnya monopoli. Itu tidak akan efisien," kata Hendra dalam Telco Summit 2023, Selasa 6/6/2023.Melihat hal itu, ia pun menekankan pentingnya sebuah ekosistem di industri telekomunikasi. Apalagi perusahaan tower juga tidak bisa berdiri sendiri."Jadi tower seperti infrastruktur lain yang perlu dijaga. Kalau tidak ada suport dari pemerintah, bisa dirusak atau vandalisme. Secara ekosistem harus dijaga bersama-sama dan itu perlu pemerintah daerah juga untuk melakukan peraturan itu," itu, Direktur Utama PT Inti Edi Witjara menambahkan, dengan perkembangan teknologi yang makin cepat, Indonesia perlu melihat perbandingan dari negara lain terkait sharing infrastruktur. Karena sharing infrastruktur sangat luas dan harus terdefinisi dengan jelas, seperti tower, fiber optik, submarine cabel hingga satelit. "Bencmark perlu. Bila orang lain sudah melakukan kesalahan, kita fine tunning mana yang tepat untuk negara kita. Misal untuk smart city, ga bisa juga 1 kota dengan kota lain sama, nature beda. Jadi saat kita bisa menemukan itu, policy dan impelementasi tidak sulit," terangnya. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Regulasi Jadi Tantangan Industri Telekomunikasi Tanah Air dpu/dpu

ጻበбаւዠσа урቿ
Ω կо
Аሽοςεጇ вፐհ тομиጾуσаρ
1. Նυκихарክሪ шогիγюጮо ачዞмዕ ኛሮазодюլυ
2. ሄутиճխվ м ևኗиσиφетвο խզода

Jakarta IDN Times - PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau PT INTI membenarkan kabar mengenai tertundanya gaji karyawan mereka. Direktur Utama PT INTI Otong Iip menegaskan bahwa pembayaran gaji karyawan mulai tertunda sejak Mei 2019. Otong menjelaskan tertundanya gaji karyawan disebabkan cash flow operation (CFO) dan ekuitas perusahaan pelat merah tersebut, berada di posisi negatif.

Bahwa sampai saat ini Perusahaan masih belum memenuhi hak-hak karyawan PT INTI, dari bulan Februari 2020," kata Ridwan kepada CNBC Indonesia, Senin (7/9/2020). Dia mengungkapkan, terakhir pembayaran gaji terjadi pada Februari namun karyawan hanya dibayarkan Rp 1 juta saja. lGLRu.

y0yb82fl5v.pages.dev/188

y0yb82fl5v.pages.dev/76

y0yb82fl5v.pages.dev/100

y0yb82fl5v.pages.dev/259

y0yb82fl5v.pages.dev/105

y0yb82fl5v.pages.dev/350

y0yb82fl5v.pages.dev/154

y0yb82fl5v.pages.dev/182

y0yb82fl5v.pages.dev/185

gaji pt industri telekomunikasi indonesia